"Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional - BPHN"

Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIHN bulan Oktober 2017

Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIHN bulan Oktober 2017

Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional menyelenggarakan Bimbingan Teknis

Pengelolaan JDIHN yang dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 25 – 27 Oktober 2017, bertempat di

AULA Lt. 4 Gedung Annex BPHN dengan dihadiri oleh 45 Orang Pengelola JDIH baik dari Pusat maupun

Daerah. Kegiatan ini dibuka oleh Ibu Artiningsih, S.H., M.H. ( Kabid Jaringan Informasi Hukum ) yang

didampingi oleh Ibu Kortini J.M. Sihotang, S.Sos., M.Si. (Kabid ODH) dan Omon, S.H., M.H. (Kabid

Pelayanan Informasi Hukum) yang mewakili Ibu Pocut Eliza, S.Sos., S.H., M.H. (Plt. Kapusdokjarinfokumnas)

yang berhalangan hadir. Dalam pembukaan Ibu Artiningsih yang menghimbau

kepada seluruh peserta Bimtek agar dapat dengan baik dan serius dalam mengikuti Teknis Pelatihan

yang akan diajarkan oleh para Instruktur yang ditugaskan sehingga teknis-teknis tersebut dapat segera

diterapkan dalam pengelolaan Dokumen Hukum yang dimiliki oleh masing-masing instansi Peserta

Bimtek dan dapat memudahkan pengintegrasian Database dengan Pusat JDIHN.

Pada hari ke -2 pelaksanaan Bimtek JDIHN, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. (Ka. BPHN)

menyempatkan diri untuk datang dan memberikan dukungan kepada peserta yang hadir dan juga kepada

penyelenggara agar dapat memberikan yang terbaik dalam memberikan pelatihan sehingga dapat mendukung

pengintegrasian secara maksimal kedepannya.

Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIHN ditutup Oleh Ibu Pocut Eliza, S.Sos., S.H., M.H. (Plt

Kapusdokjarinfokumnas), dengan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dan

benar-benar dengan Baik mengikuti materi yang diberikan. Ibu Pocut juga menyampaikan bahwa JDIH

merupakan bagian penting dalam mendukung Penataan Regulasi dalam Reformasi Hukum Jilid II, karena

dengan tertata dengan baik dokumen hukum yang dimiliki dan terintegrasi dalam suatu sistem dapat

memudahkan pencarian dan pelayanan informasi hukum dalam rangka mendukung pembangunan

hukum nasional.